Author: admin

Perjudian adalah bagian dari budaya kita, suka atau tidak suka. Akan sangat berbeda jika Anda dibesarkan oleh seorang Muslim. Undang-undang melarang umat Islam berjudi di negara ini, karena perjudian (juga dikenal sebagai maisir dalam Hukum Syariah) dilarang dalam Agama Islam sebagai hukumsyarak. Selain itu, tidak mengherankan jika partai politik keagamaan seperti Partai Islam Malaysia menganjurkan pelarangan total perjudian situs slot.

Perjudian adalah isu kontroversial di Malaysia. Pro dan kontra perjudian keduanya valid. Perjudian bukanlah kejahatan, namun tidak boleh dibatasi. Itu harus tetap menjadi kebijaksanaan masing-masing individu apakah mereka memilih untuk bermain atau tidak. Berjudi dapat digunakan untuk mengurangi stres dan juga memberikan ikatan antar anggota keluarga. Bahkan mungkin memberikan kepuasan diri. Industri perjudian juga mendatangkan lebih banyak pajak bagi pemerintah. Dana ini dapat dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial, pendidikan dan inisiatif lainnya. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa perjudian harus dilarang demi kepentingan masyarakat. Dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain meningkatnya kriminalitas, meningkatnya jumlah rentenir, atau bahkan kehancuran masyarakat dan keluarga. Keuntungan ekonomi dari kenaikan pajak juga akan menimbulkan tekanan sosial, yang dapat menyebabkan pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang untuk program rehabilitasi, pencegahan kejahatan atau kecanduan judi.

Pertanyaan apakah perjudian harus dilarang tidak pernah mudah dijawab. Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi masyarakat. Namun, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah: “Sejauh mana hukum bisa berjalan agar tidak merugikan pihak lain?” Pertanyaannya adalah “Bagaimana kita mencapai keseimbangan antara kebebasan dan pencegahan kerugian terhadap individu?” Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita melihat yurisprudensi lebih dalam, yaitu menjelaskan tentang alasan dan tujuan hukum. Membandingkan Prinsip Bahaya John Stuart Mill dengan Prinsip Paternalisme yang dikemukakan oleh Profesor HLA Hard dapat memberikan kejelasan mengenai pertanyaan ini.

Mill dikenal karena pandangan liberal klasiknya tentang hukum dan moralitas. Dia menyatakan bahwa, “Satu-satunya cara untuk menjalankan kekuasaan yang bertentangan dengan keinginan anggota beradab mana pun adalah dengan menghentikan tindakan merugikan yang dilakukan terhadap orang lain.” Kebaikan individu, baik yang bersifat fisik maupun moral, tidak dapat dijadikan alasan yang sah. Tidak benar memaksanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena itu membuatnya lebih bahagia atau menurut orang lain mungkin benar.

Tidaklah cukup hanya melarang suatu perbuatan jika menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tidaklah cukup bahwa tindakan tersebut dapat merugikan seseorang sehingga menjadikannya ilegal. Mills mengatakan bahwa “setiap individu adalah penjaga kesehatannya sendiri, baik fisik, mental, atau spiritual”. Lebih baik bagi umat manusia untuk membiarkan kita masing-masing menjalani hidup sesuai keinginan kita, daripada memaksa masing-masing orang untuk melakukannya. Argumen ini didasarkan pada premis bahwa manusia mampu dan berhak mendapatkan otonomi. Penulis juga menyatakan bahwa pelarangan terhadap suatu bentuk kebebasan akan berdampak buruk pada pembatasan spontanitas. Keaslian. Jenius. Energi mental. Keberanian moral. Keadaan kolektif yang biasa-biasa saja sedang menghancurkan tatanan sosial.

Profesor Hart, berbeda dengan Mill, berpendapat bahwa hukum juga harus memberikan perlindungan kepada individu terhadap tindakannya sendiri. Seseorang dilindungi oleh hukum dari potensi cedera, kerusakan, atau kerugian yang dapat ditimbulkannya pada dirinya sendiri. Misalnya saja undang-undang yang melarang bunuh diri atau penggunaan narkoba. Dengan pendekatan ini, hukum akan berperan sebagai pengawas masyarakat.

Paternalisme berakar pada kenyataan bahwa banyak orang menganggap masyarakat tidak rasional dan tidak mampu mengambil keputusan. Di masa depan, legislator yang mempunyai kebijaksanaan dan dipilih oleh rakyat mungkin akan dianggap lebih mampu mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan akan mengecualikan emosi, provokasi, atau hasutan orang lain, sehingga meningkatkan peluang pengambilan keputusan yang baik.